PRESIDEN POLUSI: 108 Rahasia Rasio Kemenangan 58%

Kata kunci: dongeng politik.

Dalam suatu ruang perandaian, negara dengan sebutan Negeri Seribu Tambang sedang mengadakan pemilu dengan 26 kandidat presiden-wakil presiden. Dari kandidat A hingga Z, mereka menawarkan berbagai program dengan berbagai visi dan misi pendukungnya. Katakanlah terdapat 3 calon unggulan rakyat. A, Anin, menawarkan pemberantasan korupsi yang riil melalui pengesahan UU Perampasan Aset dan 15 juta lapangan pekerjaan. G, Ginji, menawarkan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan serta 17 lapangan pekerjaan. Sedangkan di ujung alfabet sana: S, Subi, menawarkan pengisian perut-perut lapar masyarakat beserta dengan 19 juta lapangan pekerjaan. Hasilnya? 

Subi menang dengan 58%. Angka yang begitu besar bahkan setelah desas-desus buruk track record pelanggaran HAM-nya. Kalau desas-desus harusnya sih… belum pasti, kan…? Lantas apa rahasia dapur dibalik kemenangan si Subi? Setelah periode pertama, apakah rakyat berhasil dipuaskan oleh janji manis si Subi? Lagipula memangnya survey kepuasan rakyat relevan dan bisa dijadikan acuan?

Harusnya tidak relevan dengan dongeng di atas, tetapi survey kepuasan terhadap kinerja presiden di Indonesia cukup banyak digunakan sebagai acuan penilaian dan dalam 9 bulan terakhir, kepuasan rakyat terhadap kinerja presiden turun sebanyak 30.1%. Data ini datang bersamaan dengan memburuknya penilaian masyarakat mengenai kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum di negaranya (SMRC, 2026).

Bukan Bandit Berkelana, tetapi Peternak Babi yang Sederhana

Familiar dengan The Public Choice Theory? Teori yang diperkenalkan Mancur Olson (1965) dalam bukunya ‘The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups’ ini menyatakan bahwa pelaku politik memiliki kepentingan pribadi yang rasional (rational self-interest). Pemilih dalam pemilu mencari kebijakan yang menguntungkan mereka, birokrat berusaha mengekspansi wilayah kekuasaannya, dan para kandidat berusaha untuk kembali ‘tercoblos’ di pemilu selanjutnya. Olson (1993) berargumen terkait para petahana atau para pemegang jabatan (incumbent) dalam aksi kediktatoran dan hubungannya dengan demokrasi serta pertumbuhan ekonomi negaranya.

Sejatinya, petahana yang bersifat autokrat—atau yang sering juga disebut diktator, tidak terbatas karena keinginan pemenuhan kebutuhan dasar pribadinya seperti sandang, pangan, dan papan. Dalam contoh riil dan historis, pembangunan piramida demi tempat peristirahatan Firaun dan istrinya telah menguras tenaga rakyat Mesir yang dibuktikan dari tulang-belulang di sekitar piramida (National Geographic Indonesia, 2021). Lebih lagi, banyak mahakarya arsitektur lain seperti Istana Versailles dan Taj Mahal yang dibuat semata-mata untuk kepuasan si petahana demi membuktikan kemutlakan kekuasaan, menandakan bahwa latar belakang kediktatoran tidak sebatas kebutuhan dasar si pemimpin, tetapi terarah menuju rasa lapar akan kekuasaan, harga diri, dan kepuasan pribadinya (Olson, 1993).

Ada asumsi buruk dan kritik keras terhadap para autokrat yang disebut dengan ‘predatory state’, di mana pemerintahan para diktator menerapkan perburuan rente (rent-seeking governance) yang hanya memonopoli kekerasan terhadap rakyatnya demi keuntungan pribadi (Tilly, 1985; Evans, 1992). Namun, Olson membantah teori ini dengan mengganti penyebutan sarkastik istilah ‘predator’ yang ada dalam argumen tersebut. 

Dalam tulisannya, Olson memperkenalkan dua jenis bandit politik: bandit berkelana (roving bandit) dan bandit menetap (stationary bandit). Bandit berkelana mendeskripsikan tindakan kriminal berlatar belakang keinginan pribadi yang dibungkus dengan tindakan anarkis yang tidak manusiawi, dengan asumsi bandit tersebut akan pergi setelah menjarah korbannya habis-habisan. Sedangkan, para bandit menetap bertindak lebih cerdik dengan mengelabui para korbannya. Alasannya? Sesimpel karena mereka tidak memiliki tempat untuk pergi lagi. Dalam kasus riil, bandit menetap lebih jamak karena manusia terikat kewarganegaraan, tidak memungkinkan para pejabat berpindah tempat sesuka mereka. Ironis sekali. Bukankah seharusnya hati nurani cukup untuk mengekang bakal-bakal tindakan imoral mereka?

Dalam beberapa negara, yang terjadi bukanlah tindakan anarkis yang gamblang dilihat mata rakyat. Sebaliknya, si petahana diibaratkan peternak babi yang selalu memastikan perut babi-babinya terisi. Terkadang… bila tidak kenyang dengan kekuasaannya sekarang, tujuan si autokrat berkembang jadi persiapan pemilu periode berikutnya. Serigala berbulu domba? Tidak juga. Nyatanya para rakyat tetap diberi makan, tuh.

Siasat Redistribusi Inefisien dan Politik Gentong Babi Pejabat Berdarah Dingin  

Daripada peternak babi, politisi yang baik seharusnya berperan sebagai kacung rakyat yang dalam arti pemegang kepercayaan, bukan jabatan. Redistribusi pajak rakyat sewajarnya memang bentuk tanggung jawab pemerintah, bukan tindakan yang dapat menjadi dasar jumawa. Fasilitas publik dan pertumbuhan ekonomi pun bukanlah ‘makanan rakyat’, tetapi hak dasar mereka. Namun seiring waktu, pejabat di Negeri Seribu Tambang tampaknya berhasil memutar paradigma rakyat hingga menganggap bahwa redistribusi pajak adalah tindakan dermawan para politisi, apapun bentuknya.

Para peternak babi jadi-jadian yang tampil di publik dengan kemeja batik dan tampilan necis itu mengenal celah dalam perputaran uang rakyat, yaitu redistribusi inefisien yang berwujud kebijakan pelik maupun program mercusuar. Bila digambarkan, para petani bagaimanapun memegang suara politik di suatu negara. Idealnya, bantuan yang efisien untuk meningkatkan produktivitas para petani adalah bantuan langsung tunai (BLT) yang ditarget. Namun, para petani akan sengaja memilih kebijakan subsidi dibandingkan BLT, alasan utamanya adalah untuk menarik agen petani baru sampai keseimbangan tertentu dan memperbesar kekuasaan politik mereka. Ditambah, BLT belum tentu menjadi kebijakan yang dapat dipertahankan di periode presiden berikutnya. Dengan membesarnya atau setidaknya bertahannya porsi politik kelompok petani, sampai suatu titik, mereka akan memilih redistribusi inefisien berupa subsidi (Acemoglu & Robinson, 2001).

Politisi yang terlibat dalam kesuksesan petahana terpilih berperan sebagai para petani yang secara strategis memilih cara yang tidak efisien dalam proses pendistribusian manfaat bagi rakyat. Bila disimplifikasi, alasannya ada tiga. Kompleksnya redistribusi inefisien membuat sistemnya susah dibatalkan, mempermudah pemotongan dana menuju rakyat karena menyatunya kebijakan dengan rancangan sistem besar, serta kebijakan-kebijakan ini dapat dipoles sehingga terdengar manis di telinga, walau menyembunyikan kepahitan birokrasi.

Konsep politik lain yang boleh juga sesuai dengan realita bayangan di Negeri Seribu Tambang adalah konsep Pork Barrel Politics atau Politik Gentong Babi, di mana politikus mengeluarkan anggaran atau menyelenggarakan proyek yang diarahkan ke pihak tertentu demi meraup dukungan suara (Ferejohn, 1977). Sebutan ‘gentong babi’ berasal dari tradisi dalam sejarah Amerika Serikat di mana pada masa perbudakan di abad 19, para budak diberi jatah babi asin dalam suatu gentong besar. Ironinya, babi asin pada era itu adalah makanan kelas bawah yang hanya diberikan sebagai ‘bahan bakar’ budak agar mereka dapat bekerja bagi tuannya. Bila didaratkan pada strategi calon petahana, politik gentong babi dapat dilihat saat mendekati pemilu mulai banyak anggaran digelontorkan untuk membuat rakyat memilih si pemberi bantuan atas dasar hutang budi.

Teknik Telunjuk Lurus Kelingking Berkait ala Politisi 

Telunjuk lurus, kelingking berkait. Sebuah idiom lawas yang jarang terdengar lagi gemanya tetapi kental sekali aksinya. Bahasa mudahnya: bermuka dua. Para pejabat menampilkan telunjuk lurus, tindakan yang tampak jujur dan benar. Namun di ujung sana, kelingking mereka berkait, menggambarkan tipu daya yang licik. Demi melindungi reputasi yang sudah mereka bangun, tidak mungkin cash transfer maupun sogokan daging babi dilakukan terang-terangan. Informasi yang tidak sempurna (imperfect information) memainkan peran yang luar biasa besar.

Kebijakan kompleks dan struktur program yang berkelit dijadikan tameng, membuat informasi yang sampai kepada media tidak utuh dan karenanya redistribusi inefisien menjadi cara ideal bagi para pejabat untuk melancarkan aksi dan rencana busuk mereka. Sebelum rakyat menyadari apa yang sedang terjadi, sirkus sudah dimulai dan merekalah badutnya. Namun, mungkinkah rakyat senaif itu?

Rupanya, para pejabat cukup cerdik untuk merancang program yang setidak-tidaknya berkontribusi walau hanya sedikit bagi kesejahteraan rakyat. Namun, jika dirasionalisasi, dampak dari redistribusi inefisien jauh di bawah yang seharusnya dibandingkan dengan dampak dari metode yang optimal. Namun biarlah. Lagipula… informasi yang diterima massa hanya informasi yang asimetris dengan data yang dipegang pelayan publik.

Ekuilibrium Politik dalam Atraksi Pemilu

Layaknya permainan pada umumnya, atraksi pemilu ini memiliki beberapa pemain yang berlawanan. Sayangnya hal ini tidak disadari banyak orang. Dalam permainan pemilu, para calon petahana atau kandidat diam-diam melihat si pemilih sebagai rival mereka. Lantas, bagaimana aturan mainnya?

Ketika si pesulap ulung melambaikan tangan kanan, perhatikan tangan kirinya.

Permainannya sederhana, tetapi berhasil membuat para rakyat terlena. Rasa-rasanya peluit yang digunakan untuk memulai atraksi politik ini sudah rusak, sehingga permainan dimulai dalam hening. Bukan saat si cawapres menjeberkan bakal program yang hebat di mimbar orasi, bukan pula saat rakyat diberi ‘buah tangan’ oleh para timses dalam nama tindakan hati nurani yang palsu. Boleh jadi, si cawapres sebagai pemain veteran di bidang ini sudah menggencarkan aksinya sejak pemilu sebelumnya. Gedung-gedung mewah menjadi lokasi sempurna bagi transaksi politik mereka, jangan lupa dokumen dan rekaman suara konfidensial yang mungkin dapat dijadikan lawan politik untuk saling menjatuhkan. Dalam diskusi rahasia, para calon petahana berlomba-lomba menggaet orang-orang hebat bangsa demi menyokong nama mereka di arena politik.

Timbal baliknya? Jelas: Harta, tahta, dan… kenaikan kasta. Maka, redistribusi inefisienlah yang mempermudah cash transfer si petahana dan program populis hanyalah ilusi yang berusaha menutupi bau menyengat dari tindakan yang berasal dari bangkai hati nurani si politisi. Bodohnya, para rakyat merasa tersanjung oleh bakal proyek yang diteriakkan saat orasi, tanpa menyadari bisikan akal sehat.

Setahun sebelum pilpres 2024, Menhan Prabowo kerap mendampingi Presiden Jokowi memeriksa harga dan membagikan BLT dan Bantuan Modal Kerja (BMK), salah satunya di Pasar Bululawang Malang (Kementerian Pertahanan, 2023). Kegiatan ini mendapat kecaman dari pengamat akan tuduhan-tuduhan praktik politik gentong babi. Pun jika iya, maka strategi Prabowo berhasil memenangkan hati rakyat dengan kemenangan mutlak di pemilu tahun setelahnya.

Kembali lagi ke pembahasan petahana Negeri Seribu Tambang yang seharusnya berbeda bahasan dengan paragraf di atas, apa yang terjadi setelah si diktator berakting di panggung orasi? Di momen para rakyat mengobservasi, lalu mempertimbangkan, sampai pada akhirnya jari mereka ternodai tinta biru, batas waktu permainan berjalan semakin dekat. Begitu si autokrat berbulu domba terpilih, permainan berakhir. Si presiden terlalu mahir dan sayangnya para rakyat hanyalah pemain amatir.

Sudah Ronde Kedua, Akankah si Naif Kembali Jatuh?

Katakanlah si diktator telah mengalahkan lawannya alias si rakyat dengan berhasil terpilih di periode pertama. Maka sekarang dia punya dua opsi. Opsi pertama adalah untuk memaksimalkan utility-nya di periode pertama—menjadikannya periode terakhirnya juga, karena memaksimalkan utilitas sama dengan menghancurkan kepercayaan rakyat habis-habisan. Dengan asumsi tidak akan terpilih lagi di periode kedua, si presiden tidak lagi berusaha menjaga reputasi yang sudah terlanjur menyingkapkan kenihilan hati nuraninya. Opsi kedua adalah bila si petahana masih ingin terpilih di pemilu berikutnya, maka ia akan berusaha untuk menjaga kepercayaan rakyat dan tetap membungkus upaya-upaya cash transfer dengan kertas kamuflase yang rapi berupa wajah penuh integritas dan program populis yang dianggap menyejahterakan rakyat.

Jadi, bagaimana menurutmu? Akankah si petahana Negeri Seribu Tambang berhasil mengelabui rakyatnya dan kembali terpilih di periode pemilu selanjutnya? Akan sudah belajarkah para rakyat dari kenaifan mereka? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah… metode apa yang akan digunakan si diktator untuk menjegal rakyatnya agar kembali jatuh di lubang yang sama?

Referensi

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2001). Inefficient Redistribution. The American Political Science Review, 95(3), 649–661. http://www.jstor.org/stable/3118239. 

Coate, S., & Morris, S. (1995). On the Form of Transfers to Special Interests. Journal of Political Economy, 103(6), 1210–1235. http://www.jstor.org/stable/2138709. 

Ferejohn, J. (1977). Pork Barrel Politics: Rivers and Harbors Legislation, 1947–68. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1974. Pp. 288. $12.50. American Political Science Review. 1977;71(3):1174-1176. doi:10.2307/1960160.

Kementerian Pertahanan RI. (2023, 23 Juli). Menhan Prabowo Dampingi Presiden Jokowi Cek Harga dan Beri BLT di Pasar Bululawang Malang. https://www.kemhan.go.id/2023/07/24/menhan-prabowo-dampingi-presiden-jokowi-cek-harga-dan-beri-blt-di-pasar-bululawang-malang.html. 

Olson, M. (1993). Dictatorship, Democracy, and Development. The American Political Science Review, Vol. 87, No. 3 (Sep., 1993), pp. 567-576. http://www.jstor.org/stable/2938736.